Setu, kadintangsel.id – Sinergi antara dunia usaha dan pemerintah daerah menjadi sorotan dalam audiensi antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tangerang Selatan dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang Selatan yang berlangsung di ruang rapat Disnaker Tangsel, Kamis (25/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah anggota Kadin Tangsel menyampaikan pertanyaan, masukan, dan usulan strategis terkait penguatan kerja sama kelembagaan, peningkatan kualitas tenaga kerja, hingga peluang pengembangan ekonomi baru berbasis transisi energi.

Wakil Ketua Hubungan Antar Lembaga dan Bantuan Hukum Kadin Tangsel, Syafrinal Dachlan, membuka audiensi dengan memperkenalkan kepengurusan Kadin Tangsel periode 2025–2030 sekaligus menyampaikan tujuan silaturahmi dan penjajakan kolaborasi dengan Disnaker.

Menurut Syafrinal, audiensi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Ketua Kadin Tangsel untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dengan perangkat daerah, termasuk Disnaker yang memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan dunia usaha.

"Kami hadir untuk memperkenalkan kepengurusan Kadin Tangerang Selatan sekaligus menjalin komunikasi dan melihat peluang kolaborasi yang bisa ditindaklanjuti bersama," ujar Syafrinal.

*Anggota Kadin Usulkan MoU Strategis dan Penguatan Program Ketenagakerjaan*

Dalam sesi diskusi, salah satu anggota Kadin Tangsel menyoroti pentingnya optimalisasi kerja sama antara dunia usaha dan Disnaker melalui skema yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Menurutnya, hubungan antara pelaku usaha dan pemerintah daerah tidak cukup hanya melalui forum silaturahmi, tetapi perlu diwujudkan dalam bentuk kerja sama resmi yang memiliki target dan indikator keberhasilan yang jelas.

Ia mengusulkan agar Kadin dan Disnaker menyusun nota kesepahaman (MoU) yang berfokus pada pengembangan tenaga kerja, peningkatan produktivitas daerah, serta penguatan kapasitas masyarakat Tangerang Selatan.

"Perlu dibuat bentuk kerja sama yang lebih konkret agar hasilnya bisa dirasakan masyarakat dan dunia usaha. Pelatihan, peningkatan kapasitas tenaga kerja, dan penguatan produktivitas daerah perlu dirancang bersama," ujarnya.

Selain itu, ia juga menilai sektor ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk dunia usaha dan pemerintah daerah.

Anggota Kadin tersebut bahkan mendorong agar program-program ketenagakerjaan mendapatkan dukungan yang lebih besar sehingga mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompetitif dan siap menghadapi kebutuhan industri.

*Kepala Disnaker Tangsel: Kolaborasi Harus Berbasis Program Konkret*

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan, S. Maringan HS, menegaskan bahwa selama ini hubungan antara Disnaker dan unsur dunia usaha telah berjalan baik, termasuk dalam pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Tangerang Selatan yang berlangsung kondusif setiap tahun.

Maringan menjelaskan bahwa Disnaker juga memiliki wadah formal berupa Lembaga Kerja Sama (LKS) yang secara rutin mempertemukan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk membahas berbagai isu ketenagakerjaan.

Karena itu, ia mendorong Kadin Tangsel untuk menyampaikan usulan kerja sama secara lebih rinci dan konkret melalui forum-forum resmi yang telah tersedia.

"Untuk kerja sama yang lebih konkret, usulannya bisa disampaikan melalui keanggotaan LKS. Kami rutin bertemu setiap bulan dengan berbagai pemangku kepentingan ketenagakerjaan," kata Maringan.

Menurutnya, peran Disnaker lebih berfokus pada penyediaan regulasi, fasilitasi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja agar dunia usaha dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

"Kami berada pada posisi bagaimana membuka jalan melalui regulasi dan fasilitasi agar dunia usaha bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

*Disnaker dan Kadin Didorong Tangkap Peluang Industri Kendaraan Listrik*

Dalam audiensi tersebut, Maringan juga mengungkapkan peluang besar yang dapat digarap bersama antara pemerintah dan dunia usaha, khususnya di sektor kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Ia menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan tengah menjajaki berbagai kerja sama terkait pengembangan ekosistem kendaraan listrik bersama sejumlah pemangku kepentingan.

Menurutnya, salah satu kebutuhan yang mulai muncul adalah ketersediaan bengkel kendaraan listrik dan infrastruktur pendukung yang mampu menciptakan lapangan kerja baru.

"Kita masih membutuhkan bengkel-bengkel berbasis kendaraan listrik. Dari sisi ketenagakerjaan, satu bengkel saja bisa membuka peluang pekerjaan baru bagi beberapa tenaga kerja," jelasnya.

Maringan menambahkan bahwa Disnaker memandang setiap peluang investasi dan pengembangan usaha dari perspektif penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Selain bengkel kendaraan listrik, ia juga mendorong pengembangan fasilitas pendukung seperti stasiun pengisian daya yang dapat melibatkan pelaku usaha lokal.

*Fokus pada Pelatihan dan Penyiapan SDM Industri Masa Depan*

Lebih lanjut, Maringan menegaskan bahwa Disnaker memiliki fokus utama pada pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan kerja.

Ia menilai keberhasilan investasi dan pertumbuhan usaha harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.

Karena itu, Disnaker membuka ruang kolaborasi dengan Kadin Tangsel untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja sekaligus merancang program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha.

"Kuncinya adalah kebutuhan industri harus diterjemahkan menjadi program pelatihan. Jika ada kebutuhan tenaga kerja tertentu, kami bisa mempersiapkan pelatihannya," katanya.

Audiensi tersebut menjadi langkah awal penguatan sinergi antara Kadin Tangsel dan Disnaker Kota Tangerang Selatan dalam mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja baru, serta pengembangan sektor ekonomi masa depan yang berkelanjutan.

(***)