LEBAK – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Banten mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk naik kelas melalui penguatan kapasitas bisnis, akses pembiayaan, perluasan pasar, digitalisasi, serta peningkatan tata kelola usaha.

Hal itu menjadi salah satu fokus Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Banten 2026 bertema “Ekonomi Kerakyatan untuk Banten Maju, UMKM Naik Kelas, Ekonomi Berkualitas” yang digelar di Hotel Grand Keisha Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Kamis (24/9/2026).

Ketua Kadin Banten, Mochammad Azzari Jayabaya, mengatakan UMKM harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan ekonomi, bukan sekadar objek program.

“UMKM tidak boleh hanya menjadi objek program. Kita harus mendorong agar UMKM menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi,” ujar Azzari.

Menurutnya, peningkatan kelas UMKM tidak cukup hanya dengan bantuan modal. Pelaku usaha juga membutuhkan kemampuan mengelola keuangan, produksi, pemasaran, menjaga kualitas produk, membaca perubahan pasar, serta memanfaatkan teknologi.

Azzari menilai pencatatan keuangan menjadi fondasi penting agar pelaku usaha mampu mengetahui arus kas, menghitung biaya produksi, menentukan harga jual dan memisahkan keuangan usaha dari kebutuhan pribadi.

Selain itu, akses pembiayaan harus dibarengi kemampuan mengelola bisnis agar modal yang diperoleh dapat digunakan secara produktif untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usaha.

“Kalau ingin UMKM naik kelas, kita harus melihat usaha itu secara utuh. Bukan hanya modalnya, tetapi juga kemampuan orang yang menjalankannya,” katanya.

Digitalisasi dan Akses Pasar

Perubahan teknologi juga dinilai membuat pelaku UMKM perlu beradaptasi. Digitalisasi tidak hanya digunakan untuk promosi melalui media sosial atau platform perdagangan elektronik, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk pencatatan keuangan, pengelolaan persediaan, komunikasi pelanggan hingga membangun identitas usaha.

“Kadin harus ikut mendorong UMKM naik kelas. Tidak cukup hanya memberikan pelatihan, tetapi juga membuka akses pembiayaan, mendorong digitalisasi dan memberikan training yang sesuai kebutuhan,” ujar Azzari.

Ia menegaskan, ukuran UMKM naik kelas tidak semata-mata berdasarkan bertambahnya jumlah pelaku usaha. Peningkatan kapasitas produksi, perbaikan tata kelola, kualitas produk, perluasan pasar dan penciptaan lapangan kerja juga menjadi indikator perkembangan usaha.

Karena kebutuhan setiap pelaku usaha berbeda, program pemberdayaan UMKM menurutnya perlu disesuaikan dengan tahapan dan karakteristik bisnis masing-masing.

Kadin Tangsel Perkuat Konsolidasi

Rapimprov Kadin Banten 2026 turut dihadiri Ketua Kadin Kota Tangerang Selatan (Kadin Tangsel) Marhadi, SE., MM., yang hadir didampingi para Wakil Ketua Kadin Tangsel.

Marhadi menilai Rapimprov menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi dan sinergi antarjajaran Kadin di Banten, terutama dalam merumuskan program yang mampu menjawab kebutuhan dunia usaha.

“Rapimprov ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan menyatukan langkah Kadin di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Penguatan UMKM harus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari peningkatan kapasitas, akses pasar, pembiayaan hingga pemanfaatan teknologi,” ujar Marhadi.

Ia menambahkan, Kadin Tangsel siap memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan Kadin Banten serta Kadin kabupaten dan kota dalam mendorong program yang memberikan manfaat bagi pelaku usaha.

“Kita ingin setiap program Kadin memiliki dampak yang konkret bagi dunia usaha. Bukan hanya menjadi agenda organisasi, tetapi dapat membuka peluang, memperluas jaringan dan meningkatkan daya saing para pelaku usaha, khususnya UMKM,” katanya.

Kehadiran jajaran Kadin Tangsel dalam forum tersebut menjadi bagian dari konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat komunikasi antarjajaran Kadin se-Banten.

Bukan Sekadar Agenda Seremonial

Selain membahas penguatan UMKM, Rapimprov juga menjadi forum evaluasi program dan penyusunan agenda kerja organisasi.

Azzari menekankan agar setiap program Kadin tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi memiliki tindak lanjut yang jelas dan dapat diukur manfaatnya.

“Setiap program harus memiliki arah dan tindak lanjut yang jelas,” tegasnya.

Sejumlah pengurus Kadin kabupaten dan kota se-Banten turut hadir, termasuk Ketua Kadin Kabupaten Lebak, Robi. Forum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi organisasi dan menyatukan langkah dunia usaha di berbagai daerah.

Azzari menegaskan kekuatan Kadin berada pada keterlibatan seluruh jajaran dan pelaku usaha. Karena itu, soliditas organisasi perlu dijaga agar Kadin dapat menjalankan perannya sebagai wadah dunia usaha.

Ia berharap hasil Rapimprov dapat diterjemahkan ke dalam program yang lebih konkret bagi pengusaha dan UMKM di Banten, terutama dalam peningkatan kapasitas, tata kelola, digitalisasi, akses pembiayaan, perluasan pasar dan pendampingan.

“Program yang baik bukan hanya selesai ketika acaranya selesai. Harus ada tindak lanjut dan evaluasi supaya manfaatnya dapat dilihat,” pungkas Azzari.

(***)